mempunyai komitmen untuk membantu dan melayani masyarakat kecil yang mana keterkaitan permasalahan pelabuhan dan nelayan – nelayan kecil yang mana banyak terjadi kerancuhan hukum terkait pelabuhan dan sengketa kepada nelayan nelayan di propinsi lampung, dengan ini muncul suatu Lembaga PHKPKN sebagai wadah tempat masyarakat megadu.
Dengan hadir nya PHKPKN yang dipimpin sebagai
ketua DPD Propinsi Lampung Dedi Susanto, SH, CPCLE, CPM, CPML, CPMC
Wakil ketua I Ridho Feriza, SH, MH
Sekretaris, Yuli Setyowati, SH, CLCT, CPMC
Wakil Sekretaris Fariza Elfida, SH, CPM
Bendahara, Donal Andrias, SH, MH, CME
Yang mana Lembaga PHKPKN Mempunyai visi menjadi garda terdepan penguatan hukum pelayaran dan pelabuhan, dan mempunyai misi pusat informasi hukum pelayaran dan kepelabuhan dan pendampingan hukum kepada masyarakat nelayan , maupun terkait hukum kemaritiman,
PHKPKN yang diketui Dedi Susanto,
berkomitmen memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat nelayan keterkaitan pelabuhan dan kemaritiman dan agar masyarakat , pihak lain bergandengan tangan agar masyarakat dapat tercipta kedamaian dan tanpa intimidasi dari sisi hukum, pungkas DEDI SUSANTO, SH, bagaimana Propinsi Lampung ini bersih dari intimidasi, bersih dari pihak oknum – oknum yang leluasa terhadap masyarakat nelayan melek hukum dari kejamnya keterkaitan pelabuhan dan kemaritiman.
kehadiran PHKPKN sangat relevan dengan dinamika regulasi saat ini, khusus dalam mengawal implementasi UU PELAYARAN NO.17 TAHUN 2008 UU NO.66 TAHUN 2024
dan kami membawa angin segar bagi dunia hukum kemaritiman saat ini, mahkamah pelayaran masih berada dibawah lembaga eksekutif. Kedepannya posisi ini harus diperkuat dibawah lembaga yudikatif atau mahkamah agung agar tercipta penegakan hukum yang lebih independen, sederhana, efisien dan transparan, ujar Dr.Capt. Nuril Huda kepada awak media. (Cipto)
Social Header